DPRD Banyuwangi telah ambil bagian dalam penyelesaian kisruh kepemilikan aset di Pantai Marina Boom Banyuwangi.
BANYUWANGI - Seteru antara dua institusi pemerintah, Pemkab Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, atas lahan di Pantai Marina Boom akhirnya mereda.
Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah aset di Pantai Marina Boom Banyuwangi ke level pimpinan.
Kisruh mengenai kepemilikan aset lahan di Pantai Marina Boom Banyuwangi, Jawa Timur sempat memanas.
Pemkab Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sama-sama mengklaim paling berhak atas lahan di Pantai Marina Boom yang timur Kota Banyuwangi.
Baca Lainnya :
Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dan Pemkab Banyuwangi saling memasang penanda atas lahan yang mereka klaim dengan memasang patok batas serta plang.
Bahkan Dinas Perhubungan Provinsi Jatim dan Pemkab Banyuwangi telah mencabut patok dan plang yang telah mereka pasang di lahan yang disengketakan.
Saling klaim atas aset itu reda setelah DPRD Banyuwangi melalui Komisi I memanggil para pihak itu untuk duduk bersama membahas jalan keluar. Dalam pertemuan itu juga dihadiri BPN Banyuwangi.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, masalah aset di Pantai Marina Boom sudah selesai karena muncul kesepahaman untuk membahasnya di level pimpinan.
“Alhamdulillah kita sepakat bahwa akan melakukan pertemuan lanjutan, mudah-mudahan ada jalan dan titik temunya. Saya yakin itu,” kata Rifa.
Dalam pertemuan yang digelar di DPRD Banyuwangi itu terungkap bahwa sebetulnya tidak ada masalah antara Pemkab Banyuwangi dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.
"Ini karena kecintaan kita semua pada Pantai Marina Boom untuk membangun dan memanfaatkannya untuk masyarakat Banyuwangi,” tegas politisi Golkar.***
